Tahukah kamu Tarif Dokter Sama dengan Ongkos Kencing?

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengkritik Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) dalam perlakuan tarif dokter yang sangat rendah. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bidang Obat dan Farmakoterapi, Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akip di Jakarta Rabu (29/5) lalu menyampaikan bahwa sampai saat ini tarif BPJS untuk dokter anastesi hanya dibayar Rp 6.000 rupiah untuk seorang pasien. Sedang dokter umum hanya dibayar Rp 2.000 untuk seorang pasien.

“Inikan sama dengan ongkos kencing di Jakarta. Masuk akal gak, dokter dengan kemampuan dan tingkat resiko yang tinggi dibayar harga segitu,” tegasnya.

Ia memastikan dengan tarif seperti itu tentu saja rumah sakit swasta enggan bekerja sama dengan BPJS. Kemudian dokter-dokter di rumah sakit pemerintah lama-lama akan pindah ke swasta.

“Akhirnya kualitas rumah sakit pemerintah jatuh dan masuk dalam skema investasi swasta. Sekarang ini investor asing sedang cari-cari rumah sakit yang akan bangkrut untuk dibeli. Mula-mula ngajak kerjasama, lama kelamaan pindah tangan,” jelasnya.

Jadi menurutnya BPJS diciptakan untuk menghancurkan sistim kesehatan. Salah satu yang strategis adalah menghancurkan rumah rumah sakit pemerintah, agar mudah dibeli.

“Dokter-dokter Indonesia akhirnya menjadi pelayan di rumah-rumah sakit yang orientasinya bisnis. Kita jadi pelayan kapitalis,” tegasnya.

Pemerintah dan BPJS menurutnya mengklaim sudah melakukan sosialisasi lewat berbagai kegiatan dan media massa.

“Namun anehnya masyarakat tidak tahu. Ternyata semua iklan BPJS di televisi dipasang jam 3 subuh. Yang nonton cuma kalong. Rakyat masih tidur. Itukan buang biaya,” tegas Dr. Husniah Rubiana Thamrin Aki

Seorang direktur rumah sakit swasta di Jakarta menjelaskan bahwa perbedaan prinsip antara sistim yang dijalankan oleh program Jamkesmas dengan BPJS adalah pola pembiayaannya di rumah-rumah sakit pada program Jamkesmas, biaya dibayar sesuai dengan pemeriksaan dan tindakan medis yang dibutuhkan.

“Sedangkan dalam BPJS biaya dipaket berdasar kelompok diagnose ( INA CBG's ) yang sebagian besar dibawah real cost sehingga dapat menurunkan mutu pelayanan,” ujar dokter itu di Jakarta Sabtu (31/5). Ia menolak disebut identitasnya karena kuatir rumah sakitnya diblacklist oleh pemerintah.

Menurutnya, jika rumah sakit melaksanakan sesuai dengan prosedur kebutuhan medis maka kemungkinan besar rumah sakit harus mensubsidi atau defisit.

“Sehingga rumah-rumah sakit terpaksa mensiasati dengan mengarahkan pasien datang berkunjung berkali-kali untuk pemeriksaan tertentu supaya biayanya cukup, Tapikan tidak semua pasien mau datang berkali-kali,” jelasnya.

Ia memastikan, sampai saat ini tarif dokter tidak tercantum dalam tarif INA CBG's. Sampai saat ini tarif INA CBG' belum dikoreksi kembali.

sumber : bergelora.com

 

kalo saya ke dokter suka 50rbu ke atas ?

 

Walah tarifnya cuma Rp 2000,- ........ gile, murah amat. Biasanya sih kualitas kerjaannya juga jadi ikut menurun lho

 

kadang2 dokter itu suka lebay,,mereka merendahkan derajat sendiri dgn bicara suka2..

 

Swasta, swasta everywhere..
Inilah bukti penjajahan yg nyata. Dan tidak terlalu menganggap ini sebeagai penjajaahan agar memperkaya suatu pihak

 

waduh gak sebanding deh gan,,, biaya kuliah kedokteran itu bukan sedikitbang,,,temen sma saya aja masuk kedokteran baru semester 4 biaya masuknya aja udah 400 juta gan,,,,

 

bang yang ubisnis

terjadi fatal eror pada seo facebooknya,,,

 

Yth. Ibu Rubiana (mantan Ka.BPOM yang byk dikomplain oleh Apt krn suka asbun) sebaiknya menyampaikan statement di media klu sdh paham dgn apa yg disampaikan. Sesuai Permenkes 069, tarif kapitasi utk Puskesmas a/ Rp 6.000/jiwa/bulan (sehat/sakit). Minimal peserta terdaftar utk 1 Faskes a/ 2.000 jiwa artinya per bulan Puskesmas menerima kapitasi dari BPJS adalah 12 juta. Rate (jumlah org yang sakit) dlm 1 bulan plg tinggi 20 per mil. artinya tarif 1 pasien adalah Rp 240 ribu/kunjungan.Saat ini bahkan ada Puskesmas yg menerima kapitasi s.d 5 M /bulan, di Monokwari ada dr (kapuskes hendak dikeroyok oleh tenaga kesehatan lainnya krn tdk transparan membagi kapitasi dari BPJS, skrg yg diterima lbh byk, biaya 3x lipat, peserta membludak).Untuk tarif dokter di RS tidaklah mungkin dirinci di aplikasi INA CBG's karena sesuai metodenya prospective payment system hal tsb sudah paket per diagnosa penyakit jadi RS yang mengatur jasa dokternya brp. Justru yang ingin saya tanyakan adalah: 1) dgn kenaikan biaya kapitasi 3x lipat bagaimana kualitas pelayanan dr di Puskesmas saat ini? citranya hanya utk ttd surat rujukan , sebaiknya introspeksi diri. 2) Sudahkan PERSI berperan maksimal untuk mengawasi RS dalam pemberian Jasa dr? 3) bagaimana perilaku dr terhadap pasien BPJS? bukankah sesuai dgn sumpah jabatannya seharusnya melayani dgn mendahulukan keselamatan pasien & tdk blh membeda2kan bahkan ada operator yg meninggalkan pasien di ruang operasi begitu tau ybs a/ peserta BPJS dgn kondisi pasien sdh dianastesi. dmn IDI???????????????????????????????????????????????????????mungkin suatu hari nanti dunia kesehatan di Indonesia akan ditertawakan oleh WHO