Bicara Pemberantasan Korupsi, Jokowi Ternoda Transjakarta

Dilansir dari Republika -- Capres yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sempat sesumbar dalam acara debat perdana capres-cawapres yang dilaksanakan KPU. Jokowi menyatakan, dia akan mampu memperkuat pembangunan jika nanti terpilih sebagai presiden.



Ia juga optimistis, korupsi mampu diberantas jika Pengawasan terus digalakkan.‬ Akan tetapi Jokowi dinilai gagal dalam melakukan pengawasan Trans Jakarta sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi.‬

‪Menurut pengamat politik Jari Nusa, Deni Lesmana, Jokowi tidak memiliki otensitas bicara pengawasan dan cenderung gagal dalam melakukan pengawasan korupsi terutama kasus trans jakarta. "Otensitas Jokowi bicara pengawasan pembangunan ternoda oleh kasus korupsi Trans Jakarta" kata Deni, di Jakarta, Selasa (10/6).‬

Senada dengan Deni, pengamat ekonomi politik Bobby Maengkom mengatakan, pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya di Jakarta. Pasalnya, baru satu tahun menjabat gubernur DKI Jakarta, kasus korupsi kemudian mengemuka dan menjerat pegawai bawahannya.

Kasus korupsi bus Transjakarta adalah bukti ketidakmampuan Jokowi melakukan pengawasan. "Baru 1 tahun terjadi kasus korupsi 2.3 triliun,” katanya. Menurutnya, anggaran bus Transjakarta sangat besar sehingga langsung berada di bawah tanggung jawab dan kewenangan gubernur.

Minimal, ucapnya, Jokowi melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap bawahannya. Namun yang sangat disayangkan Jokowi malah bersikap seolah tidak tahu menahu. “Saat ini mantan kepala dinas perhubungan sudah jadi tersangka. Tapi kenapa Jokowi seperti lepas tanggung jawab dan menunjukkan bahwa dia tak tahu apa-apa,” ujarnya.

Ketidaktahuan Jokowi itu, lanjutnya, justru menunjukkan bahwa Jokowi abai terhadap tugas pengawasan. Dengan demikian, pandangan Jokowi yang menyatakan bahwa pengawasan jadi kunci pembangunan hanya pernyataan kosong belaka. “Kontradiktif dengan kasus bus Transjakarta di pemerintahan DKI Jakarta,” tegasnya.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/p...erantasan-korupsi-jokowi-ternoda-transjakarta

Bagaimanakah menurut teman2 bersosial?

 

Saya juga pernah baca tentang korupsi ini. Dan saya juga pernah baca tentang korupsi ini cuma perbuatan orang tertentu untuk menjelekkan orang tertentu.

Semoga Indonesia kelak menjadi Indonesia yang tanpa korupsi dan tanpa fitnah.

 

Yang korupsi harus dipenjara, titik.

 

Yang jelas yang korupsi harus di hukum. Jika hukuman mati ** terlalu kejam, ada yang usul bagi para pejabat yang korupsi diberikan tugas untuk menyapu Jalan dan dikenakan baju dengan tulisan yang di "Bold" dan ditulis nominalnya, biar jera sekalian.

Aparat penegak hukum pun pada malu-malu untuk menindak para koruptor, mungkin karena masih satu profesi juga kali ya..! (hanya opini )

 

Kalau memang terbukti korupsi ya diproses saja, kan ada penegak hukum yang lebih berwenang

 

Jangan Sampai KOrupsi Menjadi Budaya...

 

penggal aja kepalanya orang yang korupsi

 

apa sih yang ngga dikorupsi

 

Memang Jokowi kurang cermat untuk hal ini tapi setuju kalau koruptor harus dihukum dengan seberat-beratnya.

 

padahal ahok udah galak ya,,
suka melotot.. tapi gampang juga dikibulin

 

Yang buat berita harus belajar dulu tentang pengandaan barang dan jasa dan hukum tindak pidana korupsi Indonesia.

Seandainya semua kesalahan anak buah itu harus di salahkan gubernur/walikotanya, otomatis semua walikota di Indonesia akan terjerak korupsi karena tiap provinsi ada kepala dinas yang bermasalah.

Jangan hanya karena pilpres trus tiba tiba melek.

bukan mas yang buat thread ya maksudnya, tapi yang buat berita (sebenarnya itu opini).

 

Siapa juga yg nyalahin mas? penegasannya adalah, Pak Jokowi sesumbar kalau masalah korupsi itu harus dari pengawasan gitu dalam debat capres kemarin, itu bertolak belakang gitu.. maksudnya pengawasan waktu pengadaan barang transjakarta.. kenapa bisa terjadi korupsi kalo yg saya tangkap sih begitu ini dari berita nya hehehehe

 

pegandaan barang dan jasa itu bukan waktu pengadaan barang, pengadaan barang dan jasa itu banyak prosesnya. mulai dari pembuatan HPS, pembuatan kontrak, proses lelang sampai proses serah terima. nah yang saya ketahui kesalahan terbanyak itu adalah proses lelang yang kebanyakan masih mengunakan lungsum (100 jt keatas) ini system lama yang sangat sangat jelek hasilnya. Kalau yang saya tau dijakarta kan mau dibuat jadi e-katalog, itu jauh beda ama lungsum, nah dibagian itu pengawasan nya akan lebih konkrit karena kecil kemungkinana manipulasi karena system lungsum ini.

Kalau belum ngerti susah juga menjelaskan masalahnya.

 

bro kita kan manusia yang tidak sempurna kalau ada yang bisa ngambil celah bwt korupsi ya bisa" saja seketat apapun pengawasan itu...sama kyk pengamanan akun di bank buktinya bisa di bobol juga

masalahnya kan serius atau tidak korupsi itu di berantas..biar ada mau berbuat mikir 1000x

 

Kalau ane judulnya nggak gitu gan
Tapi kayak gini "Prabowo Bicara HAM, Ternoda Konflik Tahun 1998"
Kok pak prabowo ngaku nggak tahu ya???
Jangan saling menjelekkan ya....(Walaupun itu fakta!)Karena lebih baik laporin langsung kalau anda berani

http://aji-oke.blogspot.com