Fitur Baru dari Facebook untuk Perangi Iklan Politik Palsu

​

Facebook akan segera menggunakan sebuah fitur baru untuk mencoba mencegah campur tangan pihak asing dalam pemilu di Amerika. Fitur baru ini menggunakan dukungan dari teknologi yang berabad-abad telah digunakan yaitu kantor pos.

Kita semua tentu sudah mengetahui bahwa 2018 akan menjadi tahun pemilihan Kongres di Amerika Serikat. Khawatir akan timbulnya gelombang iklan politik yang terkait dengan kepentingan negara asing, maka Facebook telah memutuskan untuk mengadopsi sebuah solusi untuk mencegah masalah ini.

Solusi yang diadopsi oleh Facebook untuk memerangi iklan – iklan politik palsu adalah sebuah solusi “analog” guna mencegah adanya iklan politik palsu. Dimana nanti Facebook akan mengirimkan sebuah kartu pos dengan kode validasi untuk memeriksa apakah pengiklan itu berada di Amerika Serikat atau tidak.

Semua ini berawal dari kekhawatiran yang terus berkembang. Seperti pada bulan Januari, Facebook menyadari bahwa social media dapat memberikan dampak besar pada sebuah pemilu atau diskusi politik, sehingga dapat mempengaruhi demokrasi sebuah negara. Misalnya saja seperti kasus yang terjadi di Amerika, sebuah kelompok politik meyakini bahwa berita palsu dan iklan Facebook yang ditargetkan dapat membantu memenangkan Donald Trump sebagai presiden di negara tersebut.

Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan kelompok atau negara asing yang menggunakan sosial media untuk memanipulasi pemilihan dan melayani kepentingan yang tidak jelas. Dari penelitian yang ekstensif, Facebook sendiri menemukan bahwa organisasi – organisasi di Rusia telah membuat lebih dari 80.000 tulisan mengenai pemilu di Amerika Serikat pada tahun 2016 yang berhasil menjangkau sekitar 126 juta orang di Amerika.

Dengan adanya solusi “analog” yaitu penggunaan kartu pos, Facebook berharap dapat mengurangi pengaruh dari kelompok tersebut. Jadi cara kerjanya seperti ini, setiap kali ada iklan yang dibuat di layanan Facebook yang menyebutkan kandidat, sebuah kartu dengan kode validasi akan dikirim ke alamat fisik orang yang bertanggung jawab. Tanpa kode tersebut, kampanye tidak bisa dijalankan atau tidak akan berfungsi.
Undang-undang di Amerika melarang organisasi atau kelompook asing untuk berkontribusi melalui kampanye pemilihan internal. Oleh karena itu, kartu pos berfungsi sebagai mekanisme verifikasi. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah orang yang bertanggung jawab atas iklan tersebut berbasis di Amerika atau tidak.

Katie Harbath, Direktur Global Program Kebijakan di Facebook, mengakui bahwa langkah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah konten manipulatif. Misalnya saja kode dapat diteruskan ke kelompok eksternal dengan cara tertentu. Selain itu, iklan dapat dibuat untuk mempromosikan kandidat tertentu tanpa menyebutkannya secara rinci.

Untuk saat ini Facebook mengatakan bahwa ini merupakan solusi terbaik yang ditemukan untuk mencegah adanya penempatan iklan politik yang dipasang oleh kelompok atau negara asing. Facebook tidak mengatakan apakah tindakan tersebut akan di implementasikan di negara lain, atau hanya akan dimulai di Amerika Serikat dahulu saja. Namun, Faceboook telah menegaskan bahwa metode tersebut akan diaktifkan sebelum pemilihan kongres dimulai pada bulan November.

Namun, bukan itu satu-satunya inisiatif yang dilakukan oleh Facebook. Bulan lalu, Facebook juga telah membeli Confirm.io, sebuah startup yang mengkhususkan diri pada identifikasi biometrik. Teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan ini juga dapat membantu dalam memvalidasi identitas pengiklan.

Sumber

 

malah saya nuggu fitur buat pemilu di facebook, jadi warga facebook milihnya lwt fb aja

 

Bisa juga ko direalisasikan, Tapi setelah diwajibkan REGISTER ULANG akun FB nya dengan Kombinasi eKTP dan KK, satu eKTP hanya boleh punya 1 akun FB, kalau udah gini aman total deh, orang gak Berani bikin Hoax dsb, pasti lebih cepat ketahuan

 

Sebenarnya jika kita lebih mendalam lagi memahami masalah antara Amerika VS Rusia jelas tidak ada....
Itu hanyalah sekedar cari-cari masalah belaka sebab kedua negara ini pada dasarnya memiliki moyang yang sama.
Salam....

 

Menurutku ini langkah yg oke dari FB. Iklan politik palsu itu tricky: sering nyaru jadi “info publik” padahal framingnya condong, dan saat peak season pemilu sebarannya cepet bgt. Fitur deteksi + verifikasi transparansi pengiklan bakal bantu user lihat konteks, minimal ada friksi sebelum klik. CMIIW, kuncinya konsisten enforcement dan audit berkala—bukan cuma saat ramai.

Buat brand/organisasi yg takut “keikut-ikut” isu sensitif, pattern kerja yg aman tuh pakai siklus PDCA buat konten berbayar: plan guideline, do eksekusi kecil, check metrik & feedback, act perbaikan. Rujukan kerangka singkatnya bisa cek di training PDCA & leadership ops biar tim ads punya SOP yg jelas. Lalu sisi compliance jangan kelupaan—privacy policy, disclaimer, sampai batasan iklan menjelang masa kampanye. Untuk yang perlu second-opinion legal, ada opsi pendampingan hukum periklanan & IT supaya kampanye tetap patuh regulasi.

TL;DR: fitur baru = win, asal nggak cuma jadi banner. Butuh kombinasi tool, SOP internal, dan edukasi user. Semoga rollout-nya konsisten ya—moderasi yg tegas tapi tetap fair.