Ini Dia UU Jasa Konstruksi Terbaru yang Harus Anda Tahu

​

Dalam berbagai bidang bisnis, pemerintah selalu berusaha menerapkan aturan terbaik agar segala sektor dapat berjalan sesuai perannya masing-masing. Hal yang sama juga berlaku untuk jasa konstruksi. UU jasa konstruksi sendiri sudah mengalami beberapa kali pembaruan dan yang terbaru tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Tujuan dilakukannya revisi ini adalah untuk memberikan arah yang lebih jelas untuk pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi di tanah air. Selain itu, ketertiban dalam penyelenggaraan dalam jasa konstruksi juga perlu diatur kembali agar hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia jasa tetap seimbang. Pembaruan ini diharapkan akan membawa harapan baru dalam pengembangan jasa konstruksi di Indonesia khususnya untuk mendukung pembangunan nasional.


Perbedaan UU Jasa Konstruksi 2017 dengan Peraturan Sebelumnya

Sebelum diterbitkannya undang-undang jasa konstruksi tahun 2017, Indonesia menggunakan Undang-undang No. 18 Tahun 1999. Dibandingkan dengan undang-undang lama yang hanya terdiri dari 12 bab dan 46 pasal, undang-undang tahun 2017 memiliki 14 bab dan 106 pasal.

Lebih banyaknya jumlah bab dan pasal ini membuat aturan terkait jasa konstruksi di Indonesia menjadi semakin jelas. Jika sebelumnya aturan hanya berhubungan dengan sektor jasa konstruksi saja, undang-undang yang sekarang disertai muatan industri konstruksi termasuk Konstruksi Jasa Usaha Penyediaan Bangunan dan Rantai Pasokan.

Undang-undang tentang Jasa Konstruksi yang terbaru ini membahas berbagai hal mengenai jasa konstruksi mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak hingga jenis dan struktur usaha jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Syarat-syarat lain terkait pendirian usaha jasa konstruksi juga terangkum dengan jelas di dalam Undang-undang tentang Jasa Konstruksi Tahun 2017 ini.


UU Terbaru untuk Meningkatkan Kualitas Usaha Jasa Konstruksi Indonesia

Dalam hal pembinaan bidang jasa konstruksi, aturan sudah semakin berkembang seperti mengenai penetapan dan penyelenggaraan kebijakan, pengawasan, pemantauan hingga evaluasi dan kerja sama. Sistem baru ini diharapkan bisa meningkatkan peran masyarakat terhadap pengembangan jasa konstruksi menjadi semakin besar.

Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan, pengawasan dan pelatihan tenaga ahli serta pengelolaan sistem informasi. Di lain sisi, bupati dan walikota menyediakan pelatihan untuk menyediakan tenaga kerja konstruksi yang terampil, mengelola sistem informasi, menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi serta melakukan pengawasan agar penyelenggaraan usaha berjalan dengan tertib sesuai aturan.

Pemerintah pusat sebagai pusat komando juga tetap memiliki peran untuk meningkatkan kapasitas usaha dan menciptakan hak yang setara antara pengguna dan penyedia jasa. Dengan begitu penyelenggaraan usaha jasa konstruksi bisa berjalan sesuai dengan peraturan keamanan, kesehatan, keselamatan dan keberlanjutan yang diharapkan.

Sebagai negara hukum, segala hal usaha dan industri di Indonesia sudah diatur dengan jelas lewat undang-undang. Hal ini demi menciptakan ekosistem yang kondusif untuk masing-masing sektor. Tidak terkecuali untuk jasa konstruksi yang saat ini sedang berkembang pesat. Pembaruan demi pembaruan pun terus dilakukan agar segala tujuan pemerintah bisa tercapai.

Untuk Anda yang ingin mendirikan usaha jasa konstruksi, tidak ada salahnya membaca dengan saksama UU jasa konstruksi terbaru. Dengan memahami secara jelas peraturan yang berlaku, maka bisnis Anda bisa berjalan dengan lancar.

Sumber: Smart Legal ID