Keluarga Berencana dan Upaya Pengendalian Populasi

Menilik sejarahnya, disekitar 1960’an, beberapa organisasi nirlaba, institusi pembangunan internasional, dan pemerintah dari negara-negara berkembang mengungkapkan keprihatinan atas dampak negatif dari pertumbuhan populasi yang sangat cepat pada saat itu. Pernyataan itu muncul akibat tidak efektifnya program pengendalian angka kelahiran dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

Oleh karena itu, setelah melalui berbagai diskusi dan penelitian, diciptakanlah suatu program baru yang di kemudian hari dikenal dengan nama program keluarga berencana. Tujuan program ini bukan lagi sekadar menekan angka kelahiran, namun juga untuk meningkatkan standar kelayakan hidup dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan (Seltzer, Judith, The Origins and Evolution of Family Planning Programs in Developing Countries, 2002).

Tujuan-tujuan diatas bisa dijabarkan sebagai berikut: pertama, dari sisi ekonomi, dengan membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga, keluarga berencana bisa mengurangi biaya-biaya yang mesti dikeluarkan, dibandingkan dengan keluarga yang memiliki banyak anak. Dengan demikian ada porsi sumberdaya keuangan yang tersedia untuk investasi atau tabungan. Dari investasi dan tabungan inilah kesejahteraan keluarga diharapkan meningkat. Lantas dalam skala makro, jika terjadi peningkatan investasi, maka akan berdampak positif terhadap perekonomian secara agregat.

Peranan keluarga berencana dalam pembangunan ekonomi jangka panjang juga tertuang dalam tujuan yang tercantum dalam the sustainable development goals (SDGs). Adapun peran tersebut adalah sebagai berikut:

• memerangi kemiskinan dan kelaparan.
• mencapai target terpenuhinya pendidikan dasar.
• menciptakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (woman empowerment).

Meskipun memiliki banyak manfaat, namun program keluarga berencana juga menghadapi berbagai kendala, yakni:

• pandangan tradisional dari beberapa wilayah yang menyatakan bahwa program ini tidak sesuai dengan budaya lokal.
• otoritas agama yang menolak adanya program ini karena tidak sesuai dengan doktrin agama yang bersangkutan.
• adanya alasan politis yang menyatakan bahwa program ini merupakan instrumen untuk kepentingan politik tertentu.

(Robinson and Ross, The Global Family Planning Revolution: Three Decades of Population Policies and Programs, The World Bank, 2007).


(Peran Keluarga Berencana dalam Mengendalikan Populasi)

 

Baru tau saya ternyata keluarga berencana itu sudah tua banget di negeri kita. Tapi sayang tidak pernah berhasil terwujud. Disekitar kita masih banyak keluara dengan anak 5, 6, 7 bahkan lebih lagi.
Pemerintah jaman sekarang sih tidak peduli. Ya mau bagaimana lagi?
Keuntungan keluarga berencana sih ya lebih hemat itu saja.
Tapi kalau secara keseluruhan makin banyak orang maka makin maju ekonomi negara ini.
Sedangkan jika orang sedikit ekonominya gitu-gitu aja ditambah lagi kreatifitas yang minim. Biarkan aja banyak, kelebihan suruh hijrah dan merantau aja tuh.....
Tapi kembali lagi pada efisiensi dan kepraktisan. Lebih baik punya 2 anak dengan pendidikan tinggi daripada punya anak sepulah tapi semuanya tidak bisa tamat SD.
Salam

 

lanjutkan rencana LB gan, disini penuh manusia