Adanya pemberlakuan peraturan menteri perindustrian tentang mainan anak yang wajibLabel SNI dimata pengusaha mainan ibarat dua mata pisau. Satu sisi menguntungkankarena mampu membatasi peredaran produk mainan anak ilegal, sehingga pengusaharesmi diuntungkan. Tapi disisi lain hal itu akan menciptakan masalah lain tentang harga.Pengusaha atau produsen terpaksa menaikkan harga produk karena untuk pengurusanLabel SNI memerlukan biaya yang tidak sedikit. Birul Walidaini, General Affair PT. Artha Adipersada. Perusahaan distributor mainananak yang akrab disebut Planet Toys tersebut. Merasa sangat diuntungkan dengan adanya pemberlakuan Label SNI pada mainan anak semenjak 11 Oktober 2013 ini. Karenadengan begitu, pihaknya selaku distributor atau penyalur bisa leluasa merebut pasar.Tentang besaran biaya yang akan diberlakukan oleh produsen berkenaan dengan pemberlakuan Label SNI, pihaknya selaku penyalur menganggap tidak ada masalah. “Ya,wajar, Lha mas. Kalau ada kenaikan harga. Toh, untuk pengurusan Label SNI itu sendiridiperlukan biaya yang tidak sedikit” Terang Birul, ketika dikonfirmasi Surabaya Pagi dikantor manajemen Planet Toys, Surabaya (17/10)Terkait sosialisasi dari lembaga yang berwenang dalam pemberlakuan SNI tersebut.Planet Toys menyatakan belum ada pemberitahuan resmi dari disperindag. Sebelumnyadia mengaku pernah mendapat arahan dari pihak Kepolisian saja. “Untuk informasiseputar pemberlakuan label SNI pada mainan anak, hingga saat ini belum ada daridisperindag. Pernah ada dari disperindag datang ke tempat kita, tapi itu hanya seputar menanyakan izin usaha saja” Ungkap Birul Produsen Mainan Anak Kelabakan Dengan Pemberlakuan Permen Mainan Anak Kalangan produsen mainan lokal sangat kelabakan dengan pemberlakuan label SNI,demikian disampaikan oleh produsen mainan edukatif dari kayu, CV. Omocha Toys,Bogor. Karena dalam pemberlakuan Peraturan Menteri (permen) tersebut masih adaekses negatif, yaitu minimnya informasi yang diberikan oleh Pemerintah.Yuni, selaku owner dari Omocha menyatakan mendukung pemberlakuan Permentersebut. Karena keberadaan label SNI sangat diperlukan untuk menunjang produk lokal bersaing di pasaran. Dimana saat ini, gempuran produk import khususnya produk Chinasangat mengkhawatirkan.Dalam konfirmasi yang dijelaskannya melalui Email, Yuni menyatakan bahwa selamaini, mainan yang masuk dari luar negeri sama sekali tidak ada filternya. Karena itu,mungkin ada produk rejek (daur ulang) yang masuk ke pasar kita dengan harga murah.Dengan adanya SNI mainan, maka akan ada filter terhadap mainan yang masuk dari luar negeri, juga terhadap mainan yang beredar di Indonesia.Yang tidak kalah penting untuk dijadikan perhatian adalah pemberlakuan standard SNItersebut akan sangat merepotkan pengusaha. Yuni Omocha, yang adalah pelaku usahamikro. Mengakui bahwa dengan pemberlakuan Permen tersebut pengusaha akan semakinterbeban dengan adanya biaya yang tidak sedikit dalam pengurusan label SNI.“Dalam satu kategori mainan yang kita produksi, membutuhkan anggaran sekitar 25 jutauntuk biaya pengurusan lebel SNI’nya. Belum lagi dalam setiap 6 bulan sekali, ada biayayang harus dikeluarkan untuk menguji ulang standard produk tersebut.” Ungkap Yuni,yang menggeluti bisnis tersebut semenjak tahun 2007. Secara otomatis pelaku usaha akan membebankan biaya tersebut dalam harga barang,yang artinya pengusaha terpaksa menaikkan harga jual produk mainan yang diproduksi.Lebih jauh, pemilik label yang sudah diakui oleh UNICEF tersebut menghimbau pemerintah untuk tidak sekedar menrapkan peraturan tanpa disertai solusi yang konkrit.Pemerintah terkait yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian DanPerdagangan, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah seyogyanya memberikansosialisasi terpadu pada pelaku usaha, terutama usaha mikro. Dan sangat diharapkan oleh pelaku usaha kecil, agar pemerintah memberi subsidi dalam pengurusan label SNI sumber : Here
@rattan : iya gara2 SNI harga mainan ikut naik @debays : kalo pelaksanaan nya baik dan tegas itu baik tapi dalam praktek nya kan di sini bikin aturan buat cari duit... Bilang harus ada SNI tapi ujung2 nya duit