Pemerintah Rugi Rp1 Triliun Akibat Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

​

Sejak tahun 2015 lalu, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata mengeluarkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan kepada 90 negara. Artinya, turis dari 90 negara tersebut dapat berwisata ke Indonesia tanpa harus mengajukan visa terlebih dahulu. Dengan kata lain, mereka gratis masuk ke Indonesia. Tujuan diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan tersebut adalah agar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus meningkat. Hal itu demi tercapainya target 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Sementara itu, pada tahun 2016 ini sendiri target yang ditetapkan pemerintah adalah 12 juta wisman.

Sayangnya, kebijakan Bebas Visa Kunjungan itu ternyata memberikan dampak negatif terhadap pemasukan negara. Hingga saat ini, diperkirakan negara merugi hingga Rp1 triliun akibat menurunnya jumlah warga asing yang membayar visa ketika masuk ke Indonesia.

"Terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dari wisatawan. Karena itu, kami meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan itu, apalagi kabarnya akan ada tambahan negara lagi yang menerima kebijakan Bebas Visa Kunjungan tersebut," ujar Tubagus Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

“Selain itu, ada juga risiko keamanannya bila ada Bebas Visa Kunjungan ini. Kalaupun kita dapat uang dari pariwisata, tapi risiko tinggi, buat apa?” ujar Tubagus.

Hal tersebut juga diamini oleh Effendi Simbolon, anggota Komisi I DPR RI. "Kebijakan Bebas Visa Kunjungan tersebut lebih banyak ruginya daripada untungnya. Kalau pertimbangan pemerintah hanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa, itu tidak setimpal,” ujar Effendi.

Berdasarkan catatan Ditjen Imigrasi, sejak Oktober hingga Desember 2015 terjadi peningkatan kunjungan turis mancanegara sejak diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan tersebut, yakni sebesar 19 persen.

Menurut Effendi, dengan adanya Bebas Visa Kunjungan, ada potensi masuknya kelompok radikal ke Indonesia maupun penyebaran narkoba. Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI, mengatakan, pihaknya akan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut, sebab antara tujuan menarik wisatawan asing dan faktor risiko keamanan belum dihitung dengan baik. Apalagi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami kerugian Rp1 triliun dari hilangnya visa tersebut.

Sumber: Berita Wisata di Indonesia

 

Pemerintah nih kadang bikin kebijakan malah rugi , kalo ga rugi ya nyengsarakan rakyat kecil

 

Rugi atau sengsara ? Rakyat indonesia jadi targetnya pusing ahh

 

Saatnya pemerintah berjuang , bukan bekerja ..............

 

tinjau kembali lah kebijakan itu, jangan membuat kebijakan dengan tergesa-gesa yang hasilnya bisa membuat negara kita jadi rugi..apa kata dunia !!

 

kadang pemerintah itu pintar yang bodoh

 

Seharusnya ini yg dianalisa kenapa wisatawan tidak mengeluarkan uang yg banyak di indonesia.
Apa mungkin karena pariwisata indonesia tidak menarik / alasan lain.

 

Bener nih den. Selain pengeluaran yang sedikit, masa tinggal di Indonesia juga harus diperlama. Menurut saya, pariwisata di Indonesia sih menarik, tapi kemasan dan fasilitasnya yang kurang bagus. Nah itu PR kita bersama hehee.

 

Lumayan 1 triliun buat nyicil hutang negara

 

kasihan uangnya ..nambah hutang aja ni pemerintah