Setelah geger soal penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, media Australia kembali menulis hal lain yang mengejutkan adalah The Australian secara khusus menulis tentang peran Ani Yudhoyono sebagai Ibu Negara. Seperti diketahui sebelumnya, berita tentang penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan lingkaran dekatnya, oleh intelijen Australia terus bergulir. Mengenai kabar yang bersumber dari Wikileaks sebaiknya harus menyelidiki apakah informasi tersebut akurat dan benar. Artinya masyarakat bangsa ini memang tidak akan menelan bulat-bulat berita yang dilansir oleh media asing itu, bisa jadi ini merupakan akal-akalan Australi untuk menutupi prilaku intelijennya yang ketahuan telah menyadap pejabat negeri ini. Dalam bocoran kawat WikiLeaks dengan nomor dokumen JAKARTA 00002924 disebutkan, Ibu Negara Ani Yudhoyono melebarkan sayap pengaruhnya di dalam lingkungan Istana. Bahkan, dalam bocoran kawat diplomatik milik Amerika Serikat tersebut, menyebutkan, Ani Yudhoyono tampil sebagai penasehat utama bagi SBY. Beberapa pejabat negara dari eksekutif dan legislatif membantah WikiLeaks tersebut, Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan membantah tulisan The Australian dari WikiLeaks yang menyatapan peran ibu negara Ani Yudhoyono sangat dominan di pemerintahan. Ani Yudhoyono sama sekali tak pernah terlihat mengambil kebijakan dalam kabinet menteri. Politisi Partai Golkar ini juga membantah kedekatan insentif Aburizal Bakrie saat menjabat Menko Kesra dengan Ani Yudhoyono. Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Dipo Alam mengatakan, ibu negara Ani Yudhoyono tidak pernah ikut campur urusan kabinet. Selama bekerja sebagai Sekretaris Kabinet, pihaknya tidak pernah melihat atau mengetahui urusan kabinet. WikiLeaks dan The Australian jelas salah besar. Di kalangan legislatif, Sutan Bhatoegana yang juga Ketua DPP Partai Demokrat mengatakan, peranan ibu negara Ani Yudhoyono sesuai dengan porsinya yakni hanya mendampingi Presiden SBY dalam menjalankan tugas-tugas di pemerintahannya. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengatakan, informasi yang dibeberkan WikiLeaks sulit dipegang kebenarannya. Pihaknya mengingatkan, agar tidak mudah percaya dari informasi yang dibocorkan WikiLeaks, sehingga harus waspada dengan apa yang dilaunching dalam WikiLeaks. Sementara itu, dalam buku “Indonesia, WikiLeaks dan Julian Assange” karya Hendri F Isnaeni disebutkan bahwa, sedari awal telah diketahui bahwa WikiLeaks memiliki 3.095 kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta dan 167 dari Konsulat Jenderal AS di Surabaya. Dari semua dokumen itu, 1.510 buah berkategori bukan rahasia, 1.451 buah kategori konfidensial, dan 98 buah kategori rahasia. Dokumen itu mulai dari pemerintahan Soeharto pada 19 November 1990 sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Februari 2010. Pada 7 Februari 2009, WikiLeaks merilis 6.780 laporan Layanan Riset Kongres AS (Congressional Research Service), beberapa di antaranya tentang hubungan AS-Indonesia. Penyadapan terhadap tokoh-tokoh negara tidak hanya terjadi terhadap Indonesia, melainkan beberapa negara. Beberapa pejabat di Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA) tengah mempertimbangkan amnesti kepada Edward J Snowden. Amnesti tersebut nantinya akan ditukar dengan dokumen yang masih dipegang Snowden dari NSA untuk dikembalikan. Wacana amnesti tersebut menurut laporan The Guardian (15/12/2013) dikemukakan pejabat NSA, Richard Ledgett. Wacana soal pemberian amnesti untuk Snowden ditentang banyak pihak, termasuk Direktur NSA, Jenderal Keith Alexander. Menurutnya, dengan memberikan pria berusia 31 tahun itu amnesti, malah akan memunculkan 'Snowden' baru di masa mendatang. Menurut data Kementerian Kehakiman AS, Snowden didakwa dengan tiga tuduhan, yaitu pencurian properti milik pemerintah, mengakses komunikasi yang tak sah terkait informasi pertahanan nasional dan mengakses komunikasi rahasia milik NSA. Masing-masing tuduhan tersebut berbuah 10 tahun bui. Setiap penyadapan tentunya mempunyai target atau sasaran strategisnya dan mengingat penyadapan adalah cara klasik dalam dunia intelijen atau spionase, maka dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas intelijen dalam rangka meminimalisir ancaman, sedangkan untuk dapat mengetahui adanya ancaman salah satu indikatornya adalah mengetahui intention atau niat lawan. Penyadapan adalah “temanya”, sedangkan skema yang dibuat untuk menimbulkan ketidakpercayaan rakyat didalam negeri terhadap kemampuan aparat keamanan dan intelijen dalam mengamankan sektor informasi dan komunikasi sampai kepada terjadinya assymetric warfare melalui unjuk rasa atau mosi tidak percaya dengan puncak strateginya dari “pemilik hajatan” adalah menggunakan false flag operation (operasi bendera palsu) dengan harapan menggagalkan Indonesia menjadi negara besar pada 2045 mendatang. Jika Indonesia gagal maju, bonus demografi yang saat ini menjadi keunggulan bisa berbalik menjadi demographic catastrophe yang itu sebenarnya tidak diinginkan oleh beberapa negara termasuk Australia dan Amerika Serikat, karena Indonesia adalah “pivotal” dari kawasan Asia Pasifik itu sendiri. Australia yang sekarang sudah disibukkan dengan bergelombangnya imigran gelap, akan semakin pusing jika instabilitas terjadi di Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan imigran gelap berwarga negara Indonesia akan banyak mendatangi Australia. Sekarang tinggal kepada kita, masih percaya kepada mereka atau tidak, karena yang pasti apa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari war information yaitu propaganda untuk melemahkan bangsa Indonesia.
