Jaminan Kesehatan Nasional Perlu Ditinjau Ulang

Tahun pertama penerapan Jaminan Kesehatan Nasional, dana yang terkumpul masih dinikmati kelompok mampu. Pembiayaan kesehatan itu juga lebih banyak dimanfaatkan masyarakat di kota besar dan Pulau Jawa yang memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan lebih baik.

Jika iuran JKN dari kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan non-PBPU yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dipisah, kelompok PBPU lebih banyak menikmati dana JKN. Kelompok itu antara lain terdiri dari pekerja nonformal dan orang mampu, termasuk kelompok hampir miskin yang bukan penerima bantuan iuran (PBI).

Di sisi lain, pemanfaatan JKN dari kelompok non-PBPU yang terdiri dari PBI serta bekas peserta Asuransi Kesehatan dan peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mayoritas dananya bersumber APBN justru kurang memanfaatkan JKN. Padahal, jumlah mereka jauh lebih besar.

Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM yang juga pendiri Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM Laksono Trisnantoto, menilai kondisi itu terjadi karena pencampuran iuran peserta JKN dalam satu wadah. ”Seharusnya, iuran kedua kelompok itu dipisah sehingga diperoleh keadilan pemanfaatan JKN".

Pencampuran semua iuran tersebut, membuat kelompok miskin (penerima PBI sebagai kelompok peserta terbesar) menyubsidi kelompok yang lebih mampu, sedangkan yang tinggal di daerah tertinggal dengan fasilitas kesehatan kurang menyubsidi peserta di kota besar dan Pulau Jawa.

Pemisahan sumber pendanaan itu bisa membuat sisa pendanaan kelompok non-PBPU dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal serta mengirimkan tenaga-tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis ke daerah-daerah kekurangan.

”Kelompok PBI di luar Jawa tak bisa memanfaatkan JKN karena fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tidak ada". Contohnya, operasi jantung terbuka yang ditanggung JKN tak bisa dimanfaatkan warga NTT karena tak ada dokter jantung atau bedah di provinsi tersebut, jadi sia-sia walaupun gratis tapi tidak ada fasilitasnya.

Sumber: Jaminan Kesehatan Nasional Perlu Ditinjau Ulang.

 

Saya setuju dengan artikel ini, kartu Jokowi Sehat belum sepenuhnya juga bermanfaat.

 

Yang jadi salah satu penyebabnya adalah masih lemahnya kontrol dari pusat ke daerah-daerah sehingga program Kartu Indonesia Sehat masih terkendala dan kurangnya dana juga bisa jadi faktor penyabab lainnya

 

Yup's,,,
Kurang kontrol pasti,,,
Selain kurangnya dana, pemangkasan dan yang sudah turun juga sering terjadi,,,,

 

Kadang yang pakai kartu tersebut kurang diperhatikan, rumah sakit lebih memperhatikan yang bayar kes,,,